Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said / ISTIMEWA
JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Thalabah melalui Model Safeguarding. Juknis ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 2 November 2026.
Juknis tersebut menjadi acuan nasional bagi pesantren untuk membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga, bukan sekadar bergerak ketika kasus terjadi.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan juknis ini menjadi panduan bagi pengasuh hingga pengurus pesantren dalam memperkuat tata kelola perlindungan santri.
“Juknis ini menjadi panduan untuk pengasuh sampai pengurus pesantren dalam proses penguatan tata kelola sistem perlindungan santri. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai Himayatu Thalabah melalui model safeguarding,” kata Basnang di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ia menyebut juknis disusun agar pesantren menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, bebas dari kekerasan, perundungan, termasuk kekerasan seksual.
Basnang menjelaskan, juknis disusun dengan memperhatikan karakter pesantren, yakni pendidikan berasrama dengan interaksi intensif antara santri, kiai, ustaz, dan musyrif selama 24 jam. Pola ini membentuk akhlak, kemandirian, dan kedisiplinan santri. Namun, kedekatan itu juga menyimpan kerentanan yang perlu dikelola secara sistematis dan transparan, terlebih sebagian besar santri masih berusia anak.
Karena itu, juknis memilih pendekatan child safeguarding yang cakupannya lebih luas daripada penanganan kasus. Safeguarding bekerja lebih dahulu dan terus-menerus, menyasar seluruh santri, menata kebijakan, budaya, prosedur, dan kapasitas sumber daya manusia, serta menempatkan pesantren sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab utama menciptakan lingkungan aman berada pada orang dewasa dan institusi, bukan pada anak.
Juknis ini diharapkan meningkatkan pemahaman pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pesantren tentang konsep dan prinsip child safeguarding. Mereka juga diharapkan mampu mengenali bentuk dan faktor risiko, pola grooming, serta tanda awal perundungan dan kekerasan seksual terhadap santri.
Juknis juga memandu pesantren menyusun kebijakan perlindungan santri, kode etik perilaku, dan prosedur rekrutmen yang aman. Diatur pula mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan, serta penanganan kasus yang cepat dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk rujukan ke layanan berwenang. Selain itu, tersedia layanan pemulihan bagi korban dan pemulihan lingkungan pesantren pascakasus, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang.
“Menjaga santri adalah amanah dari orang tua kepada pesantren. Juknis ini adalah ikhtiar kita menunaikan maqashid al-syari’ah dalam praktik pendidikan sehari-hari. Kita ingin setiap pesantren mampu mengenali dini setiap risiko, menutup celahnya, dan memastikan setiap santri yang bersuara akan didengar dan dilindungi,” ujarnya.
Empat Pilar dan Lima Mekanisme
Sistem perlindungan dalam juknis berdiri di atas empat pilar: kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas. Setiap pilar dilengkapi bukti yang dapat diperiksa, mulai dari dokumen kebijakan bertanda tangan pimpinan hingga register kasus dan laporan semesteran.
Pilar tersebut dijalankan melalui lima mekanisme yang saling terhubung:
- SafeNorma, kerangka regulatif dan prinsip perlindungan santri yang berlandaskan teologis dan maqashid syariah, dengan prinsip kepentingan terbaik anak, tanpa toleransi terhadap kekerasan, berpihak pada korban, nondiskriminasi, serta kerahasiaan dan keamanan data.
- SafeKader, mekanisme rekrutmen yang aman dan pelatihan berkala bagi pengasuh, musyrif, wali asrama, dan anggota satuan tugas.
- SafeLapor, minimal tiga kanal pelaporan internal (Telepontren, web, AMAN) ditambah kanal eksternal seperti SAPA 129. Laporan anonim tetap ditindaklanjuti, dan pelapor, korban, serta saksi dijamin bebas dari pembalasan.
- SafeMitra, jaringan Gernas RANA sebagai simpul penanganan kasus dengan tindakan perlindungan segera, serta rujukan ke layanan medis, psikologis, UPTD PPA, dan aparat penegak hukum.
- SafeIndeks, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang hingga Kantor Kementerian Agama.
Basnang menegaskan mekanisme internal pesantren tidak menggantikan proses hukum. “Penanganan oleh pesantren berjalan beriringan dan tidak boleh menghambat penegakan hukum oleh aparat yang berwenang,” katanya.
Dimulai dari Langkah Sederhana
Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti mengatakan juknis dirancang agar dapat langsung diterapkan pesantren dengan beragam kondisi dan kemampuan. Pada bulan pertama, pesantren dapat meninjau tata tertib dan menghapus ketentuan yang membolehkan hukuman fisik, membentuk atau mengaktifkan Satgas atau Tim Perlindungan Anak, memasang informasi kanal pengaduan di tempat yang dibaca santri setiap hari, serta menandatangani kode etik bersama seluruh personel, termasuk tenaga dapur, keamanan, dan pengemudi.
“Juknis ini kami rancang untuk dikerjakan, bukan untuk disimpan,” kata Yusi.
Menurut Yusi, keberhasilan safeguarding tidak diukur dari nihilnya laporan. Pesantren tanpa laporan bisa berarti benar-benar aman, tetapi bisa juga santri belum berani bicara.
“Ketika laporan yang aman meningkat, itu tanda santri mulai percaya pada sistem. Itulah budaya yang ingin kita tumbuhkan bersama,” ujarnya.
Juknis ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama, serta Peraturan Ketua KPAI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Keselamatan Anak.
Juknis ini juga menjadi komponen penegak dari Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak dan Kurikulum Berbasis Cinta. “Dengan terbitnya Kepdirjen Nomor 13 Tahun 2026, Ditjen Pesantren meneguhkan komitmen untuk menjaga setiap santri yang dipercayakan kepada pesantren, sekaligus menegaskan kembali wajah pesantren sebagai ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi generasi penerus bangsa,” tegas Yusi.
