MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Sidang lanjutan praperadilan yang menguji penetapan tersangka kedua terhadap mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (5/11/2026). Agenda sidang adalah pemeriksaan bukti tambahan berupa keterangan ahli.
Perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar. Sidang dipimpin hakim tunggal Arwana, S.H., M.H., di Ruang Sidang Dr. H. Harifin A. Tumpa.
Kuasa hukum Pemohon hadir, sementara Termohon, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, diwakili tim jaksa yang terdiri atas Desty Derung, Dr. Nining Purnamawati, dan Ariani Vemi Octaviani.
Dalam sidang, Pemohon menghadirkan dua ahli hukum acara pidana, yakni Dr. Hardianto Djanggih dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Prof. Dr. M. Syukri Akub dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Adapun Termohon menghadirkan ahli hukum pidana Dr. Makkah HM dari FH Unhas.
Dr. Makkah HM menyatakan eksekusi putusan praperadilan sebelumnya harus berpedoman pada amar putusan, bukan sekadar pertimbangan hakim. Menurutnya, karena amar putusan sebelumnya hanya membatalkan status tersangka, penyidikan dan alat bukti lama tetap sah dan dapat digunakan kembali melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Ia merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.
Ia menambahkan, saksi yang sama dapat diperiksa ulang untuk menghasilkan berita acara pemeriksaan (BAP) baru. Jika BAP itu memuat keterangan baru yang belum pernah diperiksa, seperti BAP Prof. Soemardjijo atau kesaksian Evan, maka dapat dikategorikan sebagai alat bukti baru.
Terkait Pasal 90 ayat (3) KUHAP baru, ahli menyebut tidak dicantumkannya hak tersangka secara eksplisit dalam surat penetapan merupakan kesalahan administratif yang tidak membatalkan status tersangka. Alasannya, belum ada peraturan pemerintah pelaksana maupun sanksi yuridisnya. Berdasarkan aturan peralihan Pasal 361 KUHAP, penyidikan dengan dasar hukum acara lama juga tetap sah pada masa transisi.
Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan keterangan ahli Termohon memperkuat keabsahan langkah penyidik.
“Penjelasan Dr. Makkah HM mempertegas bahwa penetapan kembali Pemohon sebagai tersangka melalui Sprindik baru, dukungan alat bukti baru, serta adanya kerugian negara yang nyata telah sah sesuai koridor hukum acara pidana,” tegas Soetarmi.
Sidang berlangsung aman dan kondusif. Usai pemeriksaan ahli, hakim Arwana menjadwalkan sidang berikutnya pada Jumat (6/11/2026) dengan agenda penyerahan kesimpulan dari kedua pihak.
