MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyatakan siap menghadapi sidang praperadilan Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN.Mks yang diajukan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin (BB). Kejati menegaskan penetapan kembali BB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas sah dan telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru.
Kasus tersebut terkait pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan seluruh dalil permohonan praperadilan layak ditolak. Hal itu disampaikan berdasarkan jawaban termohon yang diajukan tim jaksa, Senin (2/11/2026) lalu.
“Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kami menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur maupun rekayasa dalam penanganan perkara ini. Kejati Sulsel memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar untuk menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya, serta menyatakan sah penyidikan dan penetapan tersangka atas diri BB,” tegasnya.
Dalam eksepsinya, Kejati menyebut permohonan ini merupakan yang kedua yang mempersoalkan hal sama, yakni penetapan tersangka. Merujuk Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, permohonan pemeriksaan sah tidaknya upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Karena itu, Kejati meminta permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Putusan Sebelumnya Dipatuhi
Kejati mengklaim telah mematuhi Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2026/PN.Mks tertanggal 29 Juni 2026 dengan membebaskan BB dari penahanan. Menurut Kejati, putusan itu tidak menyatakan alat bukti penyidik kosong atau diperoleh secara melawan hukum, melainkan menilai penetapan tersangka saat itu prematur dan bukti belum cukup.
Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017, penyidik disebut dapat menyidik kembali dan memakai alat bukti sebelumnya jika kekurangan formalnya dipenuhi. Hal itu diwujudkan dengan surat perintah penyidikan baru tertanggal 7 Juli 2026.
Empat Alat Bukti Baru
Penetapan tersangka kedua pada 1 September 2026 diklaim dilakukan setelah penyidik memegang alat bukti baru yang tidak dipakai pada penetapan pertama (9 Maret 2026), yakni:
Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Sulsel Nomor PE.03.03/SR-210/PW21/5/2026 tertanggal 22 Juni 2026 yang menyatakan adanya kerugian negara nyata (actual loss).
Keterangan ahli keuangan negara dan ahli/auditor BPKP.
Bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp BB dengan saksi ET, serta fakta kehadiran BB dalam pertemuan dengan terdakwa Hasan Sulaiman dan C, Komisaris PT CAP, perusahaan penerima aliran dana pengadaan Rp40 miliar.
Keterangan saksi dalam BAP baru berdasarkan sprindik baru, termasuk pemeriksaan ulang saksi IJ, AWDS, FT, dan MJ.
Dalil Masuk Pokok Perkara
Kejati menilai permohonan BB melampaui kewenangan hakim praperadilan karena menyentuh pokok perkara, seperti metode audit BPKP (net loss versus total loss) dan pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah antara Pj Gubernur, TAPD, dan pengguna anggaran. Menurut Kejati, hal tersebut merupakan ranah pembuktian di Pengadilan Tipikor.
Kejati juga membantah pelanggaran prosedur terkait uraian singkat perkara dan hak tersangka, termasuk hak didampingi penasihat hukum. Penyidikan disebut masih mengacu pada KUHAP lama (UU Nomor 8 Tahun 1981) berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 361 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2025. Kejati berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas demi memulihkan kerugian perekonomian negara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menambahkan bahwa pimpinan telah memerintahkan pengawalan maksimal sidang praperadilan kedua tersebut.
“Pengawalan dilakukan dengan mengerahkan kekuatan penuh, baik personel maupun sarana pendukung berupa peralatan, guna memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan tertib, aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
