MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Upaya memenuhi kebutuhan air bersih warga di tengah musim kemarau panjang terus dilakukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Selain mengandalkan mobil tangki berukuran besar, PDAM mengerahkan armada kecil yang dilengkapi tandon untuk menjangkau permukiman dan lorong-lorong sempit.
Distribusi air bersih tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat, baik pelanggan maupun nonpelanggan PDAM yang mengalami krisis air.
Armada kecil dikerahkan untuk menyasar kawasan yang sulit dimasuki mobil tangki berukuran besar. Kendaraan tersebut dapat menyusuri jalan-jalan sempit dan lorong permukiman hingga malam hari.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk respons perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
“Penyaluran secara gratis, memberikan bantuan air bersih gratis bagi pelanggan maupun nonpelanggan yang mengalami krisis air,” kata Andi Syahrum, Selasa (22/9/2026).
Saat ini, distribusi air bersih telah menjangkau sembilan wilayah kecamatan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Bontoala, Wajo, Tamalanrea, Biringkanayya, sebagian Panakkukang, sebagian Manggala, dan sebagian Kecamatan Makassar.
Untuk memperluas cakupan pelayanan, PDAM menyiapkan armada berukuran lebih kecil di sejumlah wilayah pelayanan. Kendaraan tersebut membawa tandon air dan difungsikan untuk menjangkau permukiman yang tidak dapat dimasuki mobil tangki.
Andi Syahrum menegaskan, bantuan air tersebut tidak dipungut biaya.
Baik pelanggan maupun warga yang bukan pelanggan PDAM tetap dapat memperoleh bantuan dengan mekanisme administrasi yang telah ditentukan.
“Kalau tidak pelanggan, tentu ada suratnya masuk. Supaya nanti kalau diperiksa, kita ke mana kok bawa air ini,” jelasnya.
“Karena air ini kan bernilai uang. Setetes air pun itu harus kita pertanggungjawabkan ke mana,” sambung Andi Syahrum.
Dalam pelaksanaan distribusi, PDAM mencatat telah menerbitkan 1.110 Surat Perintah Kerja (SPK) distribusi/proyek air. Total volume air yang telah disalurkan mencapai sekitar 4.560.000 liter.
Distribusi air juga dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI dan Polri. Untuk penanganan dampak kekeringan, PDAM turut memberikan dukungan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Yang ke BPBD, TNI, Polri itu gratis. Tetapi kita punya SK dalam rangka kekeringan, CSR-nya PDAM memberikan bantuan air,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya permintaan air bersih, Andi Syahrum mengatakan kondisi distribusi PDAM tidak selalu dapat diartikan sebagai kekurangan sumber air.
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kelancaran distribusi adalah antrean mobil tangki. Menurutnya, berkurangnya antrean kendaraan tangki menunjukkan pasokan air ke jaringan pelayanan mulai berjalan lebih lancar.
Meski demikian, PDAM tetap melakukan pemantauan terhadap kualitas air, termasuk parameter Total Dissolved Solids (TDS).
“Untuk mengantisipasi kebutuhan warga di kawasan yang sulit terjangkau, enam wilayah pelayanan PDAM telah kita siapkan armada kecil yang membawa tandon air dan dapat masuk ke lorong-lorong permukiman,” terang mantan Camat Biringkanaya itu.
Terkait laporan air berwarna hitam yang sempat diterima masyarakat, Andi Syahrum menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan proses pergantian atau pekerjaan pada jaringan perpipaan.
Menurutnya, ketika pipa dalam kondisi kosong kemudian kembali dialiri air, endapan atau material sisa yang berada di dalam jaringan dapat ikut terbawa aliran.
“Itulah, pergantian pipa, pada saat pipa kosong, kemudian air mengalir, tentu membawa beberapa ampas-ampas di situ,” jelasnya.
Ia mengakui kondisi jaringan perpipaan PDAM saat ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas dan kontinuitas pelayanan.
Sebagian jaringan telah berkembang secara kompleks dan tidak seluruhnya mudah dipetakan. Selain itu, terdapat jaringan pipa yang berada cukup dalam sehingga pekerjaan membutuhkan koordinasi serta perizinan dengan pihak terkait.
Andi Syahrum mencontohkan jaringan pipa di kawasan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Perintis Kemerdekaan yang berada sekitar dua meter di bawah permukaan tanah.
Kondisi tersebut membuat proses penanganan membutuhkan izin dari pihak terkait, termasuk persyaratan jaminan.
Namun, PDAM masih menghadapi kendala administrasi karena belum memiliki nomenklatur anggaran untuk pembayaran jaminan tersebut.
Meski menghadapi sejumlah tantangan teknis dan administrasi, PDAM Makassar memastikan distribusi air bersih tetap berjalan sebagai langkah tanggap terhadap kebutuhan masyarakat selama musim kemarau panjang.
“Kami PDAM juga terus berkoordinasi dengan pimpinan Pemerintah Kota, BPBD, TNI, Polri serta unsur RT/RW agar bantuan air dapat diarahkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tukasnya.
Langkah PDAM Makassar mengerahkan armada berukuran kecil untuk menjangkau lorong-lorong permukiman mendapat perhatian dari pemerhati publik, Dr. Nurmal Idrus.
Nurmal menilai, penggunaan armada kecil menjadi pendekatan layanan yang relevan di tengah musim kemarau panjang yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi sebagian masyarakat.
Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang dalam pelayanan publik. Layanan tidak hanya menunggu masyarakat mendatangi titik distribusi, tetapi juga berupaya hadir lebih dekat dengan warga.
“Logikanya sederhana, kalau warga sulit mendatangi air, maka air yang harus mendatangi warga,” kata Nurmal.
Ia mengatakan kondisi Kota Makassar tidak hanya dapat dilihat dari kawasan jalan protokol, gedung tinggi, maupun pusat bisnis.
Di balik kawasan tersebut terdapat lorong-lorong sempit yang menjadi ruang hidup masyarakat sekaligus menghadapi persoalan pelayanan dasar, termasuk kebutuhan air bersih.
Karena itu, penggunaan kendaraan pengangkut air berukuran lebih kecil dinilai penting untuk mendukung distribusi di kawasan yang sulit dijangkau mobil tangki besar.
“Kendaraan ini bisa menyusuri lorong-lorong yang sulit dijangkau kendaraan besar,” ujarnya.
Nurmal menilai substansi inovasi tersebut bukan semata-mata terletak pada kendaraan yang digunakan, melainkan pada pendekatan pelayanan yang menempatkan akses warga sebagai salah satu pertimbangan utama.
Menurutnya, pelayanan publik dalam kondisi tertentu tidak harus menunggu masyarakat datang. Pemerintah dan penyelenggara layanan dapat mendatangi masyarakat yang membutuhkan.
“Pelayanan publik tidak selalu harus menunggu warga datang. Sesekali pemerintah yang harus mendatangi warga,” katanya.
“Ukuran sederhana sebuah inovasi publik bukan seberapa canggih namanya, tetapi seberapa dekat manfaatnya dengan warga,” tambah Nurmal.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat terus diperkuat selama musim kemarau berlangsung. Pada saat yang sama, pembenahan jaringan dan penguatan sistem penyediaan air bersih secara berkelanjutan juga perlu dilakukan.
“Sebab kota yang baik bukan hanya kota yang punya jalan besar, tetapi juga kota yang pemerintahnya mau masuk ke jalan-jalan kecil tempat warganya hidup,” tandasnya.
About the Author
