MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan semakin tinggi di tengah keterbukaan informasi dan pesatnya penggunaan media sosial. Kondisi ini mendorong aparatur Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan setiap proses pelayanan berjalan efektif, transparan, dan sesuai standar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II dan III Tahun 2026 di Balai Besar Pengembangan Kompetensi (BBPK) Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) IV Kemendagri, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (16/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Andi Zulkifly membawakan materi mengenai Manajemen Mutu dengan Membangun Daya Kerja yang Bermutu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Makassar.
Di hadapan peserta pelatihan, Andi Zulkifly turut membagikan pengalaman perjalanan kariernya di pemerintahan. Ia mengawali karier dari tingkat bawah, mulai dari bendahara kecamatan, lurah, camat, hingga memimpin sejumlah organisasi perangkat daerah sebelum dipercaya menjabat sebagai Sekda Makassar.
Menurut Andi Zulkifly, pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai perubahan tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan.
Mantan Camat Ujung Pandang itu mengatakan, keterbukaan informasi dan penggunaan media sosial membuat masyarakat semakin mudah mengawasi sekaligus menyampaikan kritik terhadap pelayanan pemerintah.
“Pelayanan publik yang kita rasakan saat ini menghadapi tekanan masyarakat yang sangat tinggi. Kalau dulu kritikan agak jarang, sekarang masyarakat makin kritis. Layanan yang berbelit-belit, lambatnya respons aparatur, serta kurangnya pengawasan kini langsung disorot publik melalui media sosial,” kata Andi Zulkifly.
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan orientasi antara organisasi privat dan instansi pemerintah. Jika organisasi privat memiliki orientasi pada keuntungan finansial, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
“Kita dibayar sebagai aparatur bukan untuk mencari pendapatan sebesar-besarnya, tetapi untuk melayani masyarakat. Karena itu, manajemen mutu menjadi komponen yang sangat penting,” tegasnya.
Andi Zul, sapaan akrab Andi Zulkifly, mengingatkan agar setiap unit kerja tidak hanya mengejar hasil akhir maupun memenuhi formalitas dokumen reformasi birokrasi.
Menurutnya, kualitas pelayanan harus dijaga sejak tahap awal hingga proses pelayanan selesai. Setiap tahapan perlu memiliki standar yang jelas dan diterapkan secara konsisten.
“Item-item seperti kepastian biaya, lamanya waktu penyelesaian, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga standar SOP harus betul-betul kita jaga. Kita tidak boleh hanya berujung pada hasilnya, tetapi prosesnya yang harus dipastikan berjalan baik,” ujarnya.
Ia menilai penerapan manajemen mutu berorientasi proses menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan PKP tersebut, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu berharap para pejabat pengawas dapat membawa prinsip manajemen mutu ke unit kerja masing-masing.
Penerapan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
“Nah, kita harap para peserta ini saat kembali ke tempat masing-masing bisa mengoptimalkan pelayanan publik sehingga warga percaya dengan tata kelola yang ada di pemerintahan,” jelasnya.
About the Author
