MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh lurah di Kota Makassar meningkatkan kinerja dan kehadiran mereka di tengah masyarakat. Ia menegaskan, lurah tidak boleh hanya berkutat pada urusan administrasi, tetapi harus aktif memantau kondisi wilayah dan merespons persoalan warga.
Munafri menilai, lurah memiliki posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, seorang lurah dituntut mengetahui secara langsung kondisi lingkungan, persoalan warga hingga berbagai masalah yang muncul di wilayahnya.
“Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program,” jelas Munafri, Jumat (28/8/2026).
Ia menekankan, pemantauan wilayah harus dilakukan secara rutin, termasuk terhadap kondisi kebersihan kanal, lingkungan, persampahan serta persoalan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Munafri bahkan mengungkapkan adanya laporan mengenai sejumlah lurah yang dinilai lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor dibandingkan menjalankan tugas sebagai pemimpin wilayah.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegas Munafri.
Menurutnya, laporan yang diterimanya tidak hanya berkaitan dengan lurah yang dinilai malas bekerja. Ada pula lurah yang memang mengalami kendala kesehatan sehingga tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” imbuh alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut.
Namun, Munafri meminta kondisi kesehatan dibedakan dengan persoalan kedisiplinan dan kemauan bekerja. Ia menyoroti adanya lurah yang secara fisik sehat tetapi justru tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan.
“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” tuturnya.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” sambung Munafri.
Ia mengatakan, jika terdapat pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas secara optimal karena kondisi kesehatan maupun faktor lainnya, pemerintah harus mencarikan solusi.
Sebaliknya, bagi pejabat yang dalam kondisi sehat namun tidak menunjukkan komitmen dalam bekerja, evaluasi harus dilakukan secara tegas dan objektif.
Munafri menegaskan, lurah tidak boleh hanya menunggu laporan dari bawahannya. Mereka harus turun langsung memantau kondisi wilayah dan berinteraksi dengan masyarakat.
“Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti,” tegasnya.
Menurut Munafri, kedekatan dengan masyarakat menjadi modal penting bagi lurah untuk memahami kebutuhan dan persoalan di wilayah masing-masing.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas lurah bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan. Lurah memiliki tanggung jawab merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja kelurahan, menjalankan pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik dan ketenteraman wilayah berjalan dengan baik.
Karena itu, Munafri meminta kinerja lurah ke depan dapat diukur secara objektif.
“Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Munafri mengatakan, sistem pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh lurah benar-benar menjalankan tugas kedinasan dan program pemerintahan.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya,” katanya.
Selain memberikan peringatan kepada lurah, Munafri juga meminta para camat melakukan penilaian secara objektif terhadap kinerja lurah di wilayah masing-masing.
Ia tidak ingin evaluasi kinerja dijadikan alat untuk menjatuhkan seorang lurah karena persoalan pribadi.
Menurutnya, lurah yang memang berkinerja buruk harus mendapatkan penilaian sesuai fakta. Sebaliknya, lurah yang bekerja dengan baik tidak boleh diberikan penilaian buruk hanya karena dendam atau kepentingan pribadi.
“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu,” pesan Munafri.
Ia bahkan mengingatkan tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan lebih tegas terhadap lurah yang terus-menerus bermasalah dengan camat maupun atasannya.
Munafri meminta seluruh proses pembinaan dan evaluasi dilakukan secara profesional serta berdasarkan fakta di lapangan, tanpa intervensi kepentingan tertentu.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kegiatan masyarakat tetap perlu berjalan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
“Kita berharap agar kegiatan tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan kepada masyarakat secara berlebihan,” imbuhnya.
Ia meminta lurah memastikan kegiatan yang dilaksanakan tidak membebani masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan.
Persoalan kebersihan juga menjadi perhatian Munafri. Ia meminta setiap kegiatan di tingkat kecamatan maupun kelurahan sekaligus menjadi momentum edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah.
Sebelum kegiatan dimulai, masyarakat diminta diberikan sosialisasi sederhana mengenai sampah organik dan nonorganik serta pentingnya menjaga kebersihan lokasi acara.
“Di setiap acara, tolong sudah dihadirkan selalu sosialisasi terhadap pembersihan sampah. Sebelum kita mulai, nanti disampaikan ini sampah organik, ini nonorganik, ini harus bersih,” jelasnya.
Munafri tidak ingin kegiatan masyarakat justru meninggalkan persoalan baru berupa tumpukan sampah.
Ia juga meminta aparat wilayah memperketat pengawasan terhadap potensi pembuangan sampah sembarangan, termasuk pada malam hari ketika sejumlah lokasi sepi dari aktivitas warga.
Selain kebersihan, Munafri meminta jajaran kecamatan dan kelurahan terus memperkenalkan berbagai inovasi dan layanan digital Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat, termasuk Creative Hub dan aplikasi Lontara Plus.
Menurutnya, setiap kegiatan pemerintah harus menjadi ruang untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai program serta layanan publik yang tersedia.
Ia juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga setiap hari.
Persoalan kebersihan, kata dia, tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika ada kegiatan atau agenda pemerintahan.
“Lurah yang ada di wilayah kalian menjadi rutinitas yang harus dijalankan secara baik. Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga,” katanya.
Karena itu, pengawasan lingkungan harus dilakukan secara konsisten oleh aparat kecamatan dan kelurahan.
Munafri menegaskan, seluruh jajaran pemerintah wilayah harus memahami bahwa tugas utama mereka bukan hanya mengejar administrasi dan target angka, tetapi memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi terhadap lurah akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kinerja, kehadiran, kemampuan menjalankan program, respons terhadap persoalan masyarakat, hingga kontribusi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban wilayah.
“Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat,” pungkas Munafri.
About the Author
