MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar mempercepat penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebanyak 23 titik di lima kecamatan mendapat distribusi air bersih pada Sabtu (22/8/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan penyaluran tersebut merupakan bentuk respons cepat Pemkot Makassar terhadap kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan.
Menurut Fadli, langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, yang meminta jajaran pemerintah bergerak cepat menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung,” ujar Fadli.
Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya dituntut memberikan solusi, tetapi juga harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Pesan Pak Wali jelas, masyarakat tidak butuh jawaban dari semua masalahnya, masyarakat butuh respons cepat,” tuturnya.
Penyaluran air bersih ini menjadi bagian dari langkah tanggap pemerintah menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpengaruh terhadap ketersediaan air di sejumlah kawasan.
Kondisi tersebut menyebabkan defisit neraca air, penyusutan cadangan air tanah, hingga meningkatkan risiko kekeringan di wilayah permukiman.
Karena itu, Pemkot Makassar kembali mengaktifkan distribusi air bersih untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
“Untuk kebutuhan mendasar kehidupan manusia itu adalah air bersih. Jadi hari ini kita buka kembali penyaluran air bersih untuk masyarakat,” katanya.
Pada distribusi Sabtu, bantuan air bersih menyasar 23 titik yang tersebar di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.
Air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan langsung ke lokasi yang sebelumnya telah melalui proses asesmen serta dilaporkan mengalami kekurangan pasokan.
“Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” jelas Fadli.
Dalam penanganan kekeringan, BPBD Makassar melibatkan sejumlah perangkat daerah dan stakeholder. Di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Unsur pemerintahan di tingkat kecamatan juga diarahkan untuk mengambil bagian, termasuk mengerahkan mobil tangki guna mengisi tandon dan mendistribusikan air kepada masyarakat.
Fadli menyebut hasil asesmen BPBD menunjukkan terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik. Wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan pemerintah.
“Keenam wilayah dampak kekeringan sesuai hasil kajian, yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” ungkapnya.
Kecamatan Tallo menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus, terutama Kelurahan Buloa.
Meski demikian, penanganan tidak hanya terbatas pada enam kecamatan tersebut. Warga dari wilayah lain tetap dapat mengajukan permintaan bantuan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Penyaluran air bersih, ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang,” katanya.
“Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik,” sambung Fadli.
Ia mengimbau warga segera melaporkan kondisi kekurangan air agar pemerintah dapat melakukan asesmen dan menentukan langkah intervensi.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkot Makassar menyediakan sejumlah kanal pengaduan bagi warga yang membutuhkan bantuan air bersih.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, maupun hotline BPBD di nomor 08155112112.
Seluruh kanal tersebut disiapkan agar laporan dapat segera diterima dan ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.
“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terang Fadli.
Fadli mengatakan penanganan kekeringan tidak berhenti pada pendistribusian air menggunakan mobil tangki.
Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan intervensi langsung dengan mengirimkan air bersih ke wilayah yang terdampak. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah menyiapkan sumber air alternatif agar masyarakat memiliki akses air yang lebih mandiri.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengerjakan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.
Keberadaan sumur tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air menggunakan mobil tangki.
“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” sebut Fadli.
Selain membangun sumber air alternatif, Pemkot Makassar memperkuat kapasitas masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.
Fadli menegaskan penanganan kekeringan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Makassar.
Hal tersebut diwujudkan melalui aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.
“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut Fadli, akan terus melakukan intervensi selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Ia juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan kesulitan memperoleh air bersih. Laporan yang masuk akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan asesmen, menghitung kebutuhan, dan mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak.
“Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri,” pungkas Fadli.
