MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Upaya memperkuat pembangunan Kota Makassar berbasis data dan kajian akademik mendapat dukungan dari Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan.
CIDES ICMI Sulsel menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam memberikan masukan, kajian, serta rekomendasi untuk memastikan kebijakan pemerintah memiliki dasar data yang kuat dan menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, usai bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, mulai dari penguatan kebijakan dalam APBD, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, hingga keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan dukungan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurutnya, kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti dan dikaji. Setelah kebijakan diterapkan, dampaknya juga perlu kembali diukur untuk mengetahui perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” sambung Prof. Hamid.
Prof. Hamid menyebut sedikitnya terdapat tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji dan dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.
Isu pertama adalah kemiskinan dan ketimpangan. CIDES mendorong kajian lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan hingga tingkat rumah tangga, termasuk melihat ketimpangan yang terjadi antarwilayah.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan tepat sasaran.
CIDES tidak hanya ingin melihat angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga menelusuri penyebab kemiskinan pada tingkat mikro.
Faktor seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan maupun penyebab lainnya perlu diidentifikasi agar pemerintah dapat menentukan intervensi yang sesuai.
“Itu yang harus diketahui supaya kebijakan yang dibuat benar-benar tepat,” jelasnya.
Prof. Hamid juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial. Dengan dukungan data yang kuat, pemerintah dapat mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar mampu mengubah kondisi masyarakat atau masih menyisakan persoalan.
“Karena itu, informasi yang baik sangat penting untuk melihat persoalan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih detail,” ungkapnya.
Isu kedua yang menjadi perhatian adalah dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap masyarakat.
Prof. Hamid menegaskan, evaluasi pembangunan tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan mengenai besaran anggaran yang dimiliki pemerintah.
Hal yang jauh lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” imbuhnya.
Karena itu, CIDES akan mendorong kajian untuk mengukur dampak belanja pemerintah terhadap masyarakat.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat dan perubahan yang dihasilkan.
Isu ketiga yang ditawarkan CIDES adalah keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di Kota Makassar.
Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, sistem pendidikan perlu mampu mempersiapkan masyarakat menghadapi struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang di Makassar.
“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” jelasnya.
Karena itu, CIDES berencana mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar untuk dua hingga tiga tahun ke depan.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan, termasuk menentukan kompetensi yang perlu diperkuat pada jenjang SMA maupun perguruan tinggi.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” tambahnya.
Selain tiga isu tersebut, pertemuan dengan Wali Kota Makassar juga membahas sejumlah persoalan pembangunan kota.
Prof. Hamid menyebut Munafri Arifuddin memberikan perhatian serius terhadap agenda penataan Kota Makassar, termasuk pembenahan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.
Menurutnya, berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan optimal.
Karena itu, CIDES memandang akademisi bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.
“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” ungkapnya.
Dia menilai CIDES memiliki modal berupa jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Pemkot Makassar.
“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” terangnya.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat mulai bekerja dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, serta penyusunan policy brief.
Kajian tersebut diharapkan memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” harapnya.
“Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjut Prof. Hamid.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut tidak harus menunggu agenda rapat kerja. CIDES berharap koordinasi dapat segera dibangun sehingga kajian terhadap tiga isu prioritas bisa mulai berjalan.
Untuk mendukung proses tersebut, CIDES membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Prof. Hamid menyebut Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu focal point dalam proses koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Dengan dukungan data tersebut, CIDES optimistis kajian dapat dilakukan secara konkret dan menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung digunakan pemerintah.
Prof. Hamid berharap sinergi antara akademisi dan Pemerintah Kota Makassar dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga terukur dampaknya.
Dia menegaskan, pembangunan pada akhirnya harus dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
“CIDES bisa menjadi mitra strategis, khususnya dalam mendukung desain kebijakan dalam bentuk evidence-based policy,” ajaknya.
Menurutnya, pemerintah kota membutuhkan data yang kuat untuk memastikan setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas. Di sisi lain, akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu Pemkot Makassar menjawab berbagai persoalan pembangunan secara lebih tepat.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemkot Makassar dengan mengedepankan evidence-based policy.
Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki CIDES ICMI Orwil Sulsel, khususnya dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.
Ia mengatakan, kesesuaian pendekatan tersebut menjadi peluang untuk menerjemahkan komunikasi antara CIDES ICMI dan Pemkot Makassar ke dalam kegiatan yang lebih konkret.
Menurutnya, kolaborasi nantinya dapat disinergikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan riset, inovasi, serta pengembangan pembangunan.
“Saya kira akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret, tentu disambungkan dengan OPD-OPD yang terkait dengan riset, inovasi, serta pengembangan,” katanya.
Selain mendorong kebijakan berbasis data, Luhur menilai pembangunan daerah juga tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran.
Dekan FISIPOL Unismuh Makassar itu mengatakan pendekatan teknokratik diperlukan untuk memastikan kebijakan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat.
Namun, setiap program pemerintah juga perlu disertai persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.
Ia menyebut hal tersebut sebagai kebutuhan untuk membangun desain sosial dalam setiap program pembangunan.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Luhur mengatakan keberadaan organisasi yang memiliki latar belakang sumber daya manusia yang beragam menjadi salah satu kekuatan untuk melengkapi pendekatan pembangunan pemerintah.
Menurutnya, CIDES tidak hanya diisi kalangan akademisi, tetapi juga aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Keragaman tersebut memungkinkan ICMI dan CIDES melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sisi akademik atau teknokrasi.
Luhur menilai kekuatan sumber daya yang beragam tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung sekaligus melengkapi berbagai pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemkot Makassar.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, aktivis, jurnalis, dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, CIDES ICMI Sulsel siap mengambil bagian dalam memperkuat pembangunan Kota Makassar melalui riset, kajian, inovasi, serta pendekatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Luhur berharap sinergi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat dari sisi data dan kepakaran, tetapi juga memiliki penerimaan sosial yang baik di tengah masyarakat.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, serta Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan.
Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel, AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani.
About the Author
