MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperbaiki kualitas perencanaan anggaran sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan fraksi-fraksi DPRD.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat mewakili Wali Kota Makassar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Aliyah menyampaikan Jawaban Wali Kota Makassar atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Aliyah mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Makassar atas berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran yang diberikan selama pembahasan ranperda.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan wujud sinergi yang positif antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap keberhasilan Kota Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
“Capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Aliyah.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kota Makassar menegaskan akan terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Langkah tersebut dilakukan dengan mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah, mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Pemerintah juga sepakat bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan mempercepat pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Terkait rendahnya serapan belanja modal pada sejumlah sektor, pemerintah menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan. Program-program yang belum terealisasi dipastikan akan kembali dianggarkan pada tahun berikutnya.
Di sektor pembangunan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran, meliputi pembangunan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta peningkatan layanan publik. Evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.
Aliyah menegaskan, setiap masukan yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar.
“Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap hubungan kemitraan yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dapat terus diperkuat sehingga pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap semangat kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga pembahasan Ranperda ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutup Aliyah.
About the Author
