BPBD Makassar Perkuat Mitigasi Bencana, Libatkan 23 Kampus dan Luncurkan SIGAP PESISIR

MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar memperkuat strategi mitigasi bencana melalui pengembangan sumber daya manusia, inovasi sistem tanggap darurat, hingga langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino.

Salah satu program unggulannya adalah mencetak 23 ribu relawan mahasiswa dari 23 perguruan tinggi di Kota Makassar.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai potensi bencana.

“Kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Makassar. Mahasiswa mendapat pelatihan dan pembekalan kebencanaan agar memiliki kemampuan dasar ketika dibutuhkan dalam penanganan bencana,” ujar Fadli, Jumat (17/7/2026).

Program tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani BPBD bersama 23 perguruan tinggi di Makassar. Para mahasiswa akan dibekali berbagai keterampilan dasar, mulai dari vertical rescue, water rescue, medical rescue, manajemen bencana, hingga pertolongan pertama.

Pelatihan telah dimulai dengan melibatkan sekitar 500 mahasiswa Jurusan Kebidanan Institut Kesehatan Pelamonia Makassar. Selanjutnya, pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kampus yang telah bergabung dalam program tersebut.

“Hari ini ada sekitar 500 mahasiswa Jurusan Kebidanan Pelamonia yang mengikuti pelatihan. Seluruh 23 kampus sudah memiliki jadwal masing-masing,” katanya.

BPBD menargetkan sedikitnya 23 ribu mahasiswa memiliki kompetensi dasar kebencanaan sehingga siap menjadi relawan saat terjadi keadaan darurat maupun mendukung kegiatan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Target kami sedikitnya ada 23 ribu mahasiswa yang memiliki kemampuan dasar kebencanaan sehingga menjadi sumber daya siap pakai ketika terjadi bencana,” ujar Fadli.

Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi akan memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mempercepat penanganan bencana di Kota Makassar.

“Ini menjadi salah satu inovasi BPBD Kota Makassar untuk memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi bencana sekaligus mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota yang tangguh terhadap bencana,” tegasnya.

Selain pembekalan teori, mahasiswa juga mengikuti simulasi dan praktik langsung agar mampu bertindak cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat.

“Melalui berbagai simulasi dan pembekalan teori, kami ingin memastikan mahasiswa tidak hanya memahami konsep kebencanaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat ketika terjadi bencana,” tambahnya.

Di sisi lain, BPBD Makassar juga meluncurkan inovasi SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir) untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah pesisir.

Melalui sistem tersebut, waktu respons penanganan darurat ditargetkan turun drastis dari rata-rata sekitar 90 menit menjadi hanya 15 menit.

Fadli menjelaskan kawasan pesisir Makassar memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi, cuaca buruk, hingga kecelakaan di perairan sehingga membutuhkan sistem penanganan yang lebih terintegrasi.

“SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi. Mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat, terukur dan efektif,” jelasnya.

BPBD juga menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru yang menghubungkan seluruh instansi terkait agar proses koordinasi dan pengerahan personel dapat berlangsung tanpa hambatan birokrasi.

Tak hanya mempercepat respons pemerintah, program tersebut juga membekali masyarakat pesisir dengan pelatihan penyelamatan awal sehingga mampu melakukan tindakan darurat sebelum tim penolong tiba.

Selain penguatan kapasitas SDM dan sistem tanggap darurat, BPBD Makassar mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino.

Fadli mengatakan asesmen lapangan telah dilakukan dan pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan status penanganan yang akan diberlakukan.

“Semua tahap sudah kami lalui mulai dari asesmen. Selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder untuk menentukan status yang akan diambil dalam mengantisipasi kekeringan tahun ini,” ujarnya.

Apabila status tanggap darurat ditetapkan, BPBD akan melakukan berbagai intervensi, termasuk distribusi air bersih menggunakan mobil tangki serta pengisian tandon air di wilayah terdampak.

Hasil asesmen sementara menunjukkan sekitar 50 ribu jiwa di enam kecamatan berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Namun, angka tersebut masih berupa potensi dan belum seluruhnya menjadi masyarakat terdampak.

BPBD juga telah menyalurkan dua unit tandon air ke wilayah prioritas. Saat ini tersedia sekitar 57 unit tandon yang siap digunakan apabila kondisi kekeringan semakin meluas.

“Nanti kalau status tanggap darurat ditetapkan, kami akan berupaya menambah jumlah tandon agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” kata Fadli.

Ia menambahkan, seluruh langkah penanganan akan dilaksanakan secara terpadu bersama BMKG, Basarnas, Perumda Air Minum (PDAM) Makassar, Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait lainnya.

“Kalau nanti status sudah ditetapkan pemerintah, maka seluruh stakeholder akan bergerak sesuai perannya masing-masing sehingga penanganan bisa dilakukan secara terpadu,” pungkasnya.

Adapun 23 perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama BPBD Kota Makassar meliputi: