MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan parkir liar yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Selain memicu praktik pungutan liar (pungli), kondisi perparkiran yang tidak tertata juga kerap menyebabkan kemacetan akibat penggunaan badan dan bahu jalan yang tidak sesuai peruntukannya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta Perumda Parkir Makassar Raya melakukan berbagai terobosan melalui penataan sistem perparkiran yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Arahan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).
“Berbagai laporan yang masuk soal parkir liar sangat banyak. Kita ingin ada solusi yang konkret. Sebisa mungkin ada satu lokasi yang dijadikan percontohan untuk penataan parkir,” ujar Munafri.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan kawasan percontohan (pilot project) melalui pembangunan gedung parkir bertingkat yang didukung sistem digitalisasi parkir. Kawasan pusat aktivitas masyarakat seperti Boulevard dan Pengayoman dinilai memiliki potensi untuk penerapan program tersebut.
Menurut Munafri, persoalan parkir tidak lagi dapat diselesaikan dengan pola konvensional. Karena itu, diperlukan model penanganan yang mampu menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas.
“Kita membutuhkan solusi untuk penataan parkir. Kawasan pusat keramaian seperti Boulevard atau Pengayoman dapat menjadi pilot project dengan konsep gedung parkir dan digitalisasi sistem parkir,” katanya.
Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menegaskan bahwa reformasi sektor perparkiran merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, dan modern. Kehadiran gedung parkir yang terintegrasi dengan teknologi diharapkan dapat menjadi model baru pengelolaan parkir di Kota Makassar.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap persoalan parkir liar, pungli, kemacetan akibat parkir sembarangan, hingga keluhan masyarakat terkait pelayanan parkir dapat diminimalisasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Pembangunan fasilitas parkir yang lebih terpusat akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan sekaligus menciptakan tata kota yang lebih tertib,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga meminta Perumda Parkir segera melakukan kajian terhadap sejumlah lahan kosong strategis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir terintegrasi.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian berada di Jalan Metro Tanjung Bunga. Keluhan terkait parkir kendaraan di sekitar Trans Studio Mall Makassar dan Phinisi Point (PIPO) dinilai cukup sering muncul karena mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan tingginya volume kendaraan, tetapi juga penggunaan bahu jalan sebagai area parkir, keberadaan juru parkir liar, serta aktivitas keluar-masuk kendaraan yang mempersempit ruang jalan.
Menurut Munafri, lahan-lahan kosong yang berada di sekitar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama maupun penyewaan lahan sebagai langkah awal menghadirkan gedung parkir percontohan.
“Kita perlu mencari solusi yang realistis. Jika ada lahan kosong yang memungkinkan dimanfaatkan sementara melalui kerja sama atau sewa, itu bisa menjadi langkah awal menghadirkan percontohan gedung parkir,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Munafri juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan parkir melalui digitalisasi. Sistem pembayaran non-tunai dan pengawasan berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan transparansi serta meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.
Ia juga meminta Perumda Parkir membangun komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kondisi perparkiran saat ini dan berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan.
“Saya berharap Perumda Parkir menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan parkir di Kota Makassar. Banyak aduan masyarakat yang masuk dan ini membutuhkan solusi konkret serta alternatif penyelesaian yang bisa kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada infrastruktur dan sistem, Munafri juga memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan juru parkir di lapangan. Ia meminta seluruh juru parkir yang berada di bawah pembinaan Perumda Parkir agar lebih humanis dalam melayani masyarakat dan mengedepankan pendekatan persuasif.
Menurutnya, masih ditemukan praktik penarikan tarif parkir yang tidak semestinya, termasuk di lokasi yang telah memasang papan informasi parkir gratis namun masih terdapat oknum yang meminta bayaran kepada pengunjung.
“Yang paling penting adalah bagaimana para juru parkir bisa lebih humanis kepada masyarakat. Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan parkir gratis, masih ada orang yang muncul meminta uang parkir. Ini yang menjadi persoalan dan harus segera dibenahi,” pungkas Munafri.
About the Author
