MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar memperluas upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan menggelar tracing secara masif yang terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Gerakan tersebut menyasar 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar dan ditargetkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus memutus rantai penularan.
Gerakan tracing tersebut secara resmi diluncurkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Kantor Kelurahan Antang, Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Selasa (11/8/2026).
Munafri mengatakan, tracing TBC tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya menemukan kasus, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk memastikan warga yang terindikasi segera mendapatkan penanganan.
“Gerakan ini tidak sekadar mengejar temuan kasus, tetapi menjadi strategi untuk mendeteksi TBC, kita memastikan warga yang terindikasi segera mendapat penanganan, sekaligus mencegah penyakit di lingkungan,” jelas Munafri.
Menurutnya, penanganan TBC membutuhkan kolaborasi seluruh pihak hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW memiliki peran penting dalam memastikan program tersebut berjalan efektif.
Munafri menyebut gerakan tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.
Pelaksanaan tracing yang dirangkaikan dengan CKG akan dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Kota Makassar.
“Semua ini akan kita lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan ditracing,” kata Munafri.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni peluncuran. Tracing harus menjadi langkah awal untuk menemukan kasus lebih cepat, memastikan pasien memperoleh pengobatan, sekaligus mencegah penularan lebih luas.
Munafri mengakui angka kasus TBC di Kota Makassar masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan serius dan dilakukan secara terintegrasi hingga tingkat kelurahan.
“TBC di Kota Makassar ini relatif tinggi dibanding di daerah-daerah lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan ekstra, penanganan yang sangat serius karena penyakit ini bisa menular dengan sangat cepat,” tegas Munafri.
Pemkot Makassar melalui Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas pun mulai melakukan penelusuran terhadap warga yang terindikasi memiliki risiko maupun gejala TBC.
Munafri yang juga Ketua IKA FH Unhas meminta masyarakat tidak takut atau malu menjalani pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa TBC bukan aib dan dapat disembuhkan apabila ditangani secara tepat.
“Jangan takut dan jangan malu, TBC ini bukan aib, ini penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau Bapak-Ibu menyembunyikan penyakitnya, tidak akan pernah terselesaikan,” imbuh politisi Golkar tersebut.
Menurutnya, keterbukaan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Warga yang terindikasi atau mengalami gejala TBC diharapkan segera memeriksakan diri agar memperoleh penanganan sedini mungkin.
Sebab, apabila tidak ditangani, penderita TBC berpotensi menularkan penyakit kepada orang-orang di lingkungan terdekat, termasuk anggota keluarga.
“Maka dari itu, ini penting sekali kalau ada petugas yang datang atau mau dicek, apalagi yang terindikasi positif, silakan melapor untuk mendapatkan penanganan yang lebih detail,” katanya.
Munafri menjelaskan, gerakan tracing TBC tersebut akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Penelusuran dilakukan dengan menyasar ratusan titik di wilayah Kota Makassar dengan target pemeriksaan masyarakat di setiap titik yang telah ditentukan.
“Dari Kecamatan Manggala ini, kita mulai untuk menyusuri seluruh wilayah yang ada di Kota Makassar, memastikan target kita untuk menurunkan angka TBC yang ada di Kota Makassar ini dengan signifikan,” terangnya.
Ia meminta para camat, lurah, hingga RT/RW mengambil peran aktif dalam menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.
Menurut Munafri, keberhasilan penanganan TBC tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Terkhusus pada pak camat, pak lurah, sosialisasi ini sangat penting untuk ada di wilayahnya, termasuk Bapak RT/RW,” tuturnya.
“Untuk menurunkan ini, dibutuhkan effort, dibutuhkan sosialisasi yang masif ke tengah-tengah masyarakat,” sambung Munafri.
Pendekatan berbasis kewilayahan dinilai penting karena perangkat kelurahan, RT, dan RW merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, warga yang memiliki gejala atau berisiko terpapar TBC diharapkan dapat segera ditemukan dan diarahkan menjalani pemeriksaan.
Munafri juga menyoroti perkembangan teknologi pemeriksaan TBC yang dinilai semakin memudahkan masyarakat.
Jika sebelumnya pemeriksaan identik dengan pengambilan sampel dahak, saat ini deteksi dapat didukung dengan pemeriksaan menggunakan teknologi seperti rontgen, sesuai mekanisme pelayanan kesehatan yang diterapkan.
“Dengan kemajuan teknologi dan kesiapan para petugas medis yang kita miliki, insyaallah ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu kan diambil dahaknya, sekarang sisa dirontgen,” harap Munafri.
Ia berharap kemudahan pemeriksaan tersebut dapat mendorong masyarakat lebih terbuka dan tidak menunda pemeriksaan.
Munafri juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan dirinya terkena TBC ketika mengalami gejala tertentu. Diagnosis tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan tenaga medis.
Ia meminta warga segera mendatangi puskesmas apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC, terutama batuk yang tidak kunjung membaik.
“Kalau ada gejala-gejala itu langsung datang secepatnya ke puskesmas untuk bisa dicek dengan baik,” lanjutnya.
Menurut Munafri, prinsip utama yang harus dibangun adalah mencegah penularan sedini mungkin. Semakin cepat kasus ditemukan dan ditangani, semakin besar peluang mencegah penyebaran di lingkungan masyarakat.
Ia memastikan seluruh rangkaian tracing TBC dan pemeriksaan kesehatan tersebut dapat diakses masyarakat tanpa biaya.
“Seluruh kegiatan ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya satu peser pun,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat diminta memanfaatkan layanan tersebut dan tidak menutup diri ketika mendapatkan kunjungan maupun pendampingan dari petugas kesehatan.
Munafri juga meminta petugas memberikan edukasi secara tepat agar tidak menimbulkan stigma terhadap penderita TBC. Menurutnya, stigma, rasa takut, dan malu justru dapat membuat warga enggan memeriksakan diri sehingga berpotensi memperbesar risiko penularan.
Ia berharap gerakan tracing yang dimulai dari Kelurahan Antang tersebut menjadi tonggak keseriusan Pemkot Makassar dalam menekan angka TBC.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial yang kita kumpul pagi-pagi di sini, tapi ini harus menjadi tonggak dari bagaimana keseriusan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan seluruh elemen yang dimiliki untuk membasmi yang namanya TBC di kota ini,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Nursaidah Sirajuddin mengungkapkan masih terdapat sejumlah indikator penanggulangan TBC yang membutuhkan perhatian serius, salah satunya cakupan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah.
Hingga evaluasi program 2026, pemberian TPT baru menjangkau 516 orang dari target 72.240 kontak serumah, atau sekitar 0,71 persen.
“Yang menjadi kendala di Kota Makassar yang sangat rendah adalah cakupan pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis kontak serumah,” ujar Nursaidah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena kontak serumah merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar TBC dari anggota keluarga yang telah terdiagnosis.
Nursaidah menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian penguatan program tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG di Kota Makassar.
Ia mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan arah Asta Cita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Setiap program akan membutuhkan proses dan rangkaian koordinasi. Untuk itu, mari kita memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan tuberkulosis,” katanya.
Nursaidah menjelaskan, TBC masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat, termasuk di Kota Makassar yang memiliki mobilitas dan kepadatan penduduk relatif tinggi.
Untuk mengukur efektivitas penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan Kota Makassar secara berkala melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap sejumlah indikator utama.
Pada 2026, target penemuan terduga TBC ditetapkan sebanyak 48.763 orang. Hingga evaluasi berjalan, jumlah yang berhasil ditemukan mencapai 27.851 orang atau 57,11 persen.
Capaian tersebut masuk kategori cukup. Artinya, upaya penemuan kasus secara aktif maupun pasif sudah berjalan, namun masih terdapat sekitar 42,89 persen target terduga TBC yang belum tersaring melalui sistem skrining kesehatan.
“Capaian 57,11 persen menunjukkan bahwa upaya penemuan aktif atau active case finding maupun pasif sudah berjalan,” tuturnya.
“Namun, masih terdapat sekitar 42,89 persen terduga tuberkulosis yang belum tersaring di dalam sistem skrining kesehatan,” tambahnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Makassar terus memperluas tracing hingga ke tingkat masyarakat.
Untuk kasus TBC yang terkonfirmasi, target penemuan pada 2026 mencapai 9.030 kasus. Sementara realisasi yang telah tercatat sebanyak 5.556 kasus atau 61,53 persen.
Menurut Nursaidah, angka tersebut menunjukkan masih terdapat kasus yang perlu ditemukan, dikonfirmasi, dan dilaporkan melalui sistem pelayanan kesehatan.
“Karena itu, penguatan skrining dan penelusuran kontak menjadi bagian penting untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah terjadinya penularan lebih luas,” jelasnya.
Di sisi pengobatan, Dinas Kesehatan mencatat capaian yang relatif lebih baik. Dari pasien yang terdata dalam program pengobatan, sebanyak 4.578 pasien atau 82,40 persen berhasil menyelesaikan pengobatan secara adekuat.
Nursaidah menyebut capaian tersebut menunjukkan mutu layanan klinis dan kepatuhan pasien menjalani pengobatan relatif baik, meskipun masih berada di bawah standar nasional yang ditargetkan minimal 90 persen.
Namun, masih terdapat sekitar 17,6 persen atau 978 pasien yang berisiko mengalami putus obat, retensi dalam pengobatan, maupun kematian.
“Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian melalui penguatan pendampingan selama masa pengobatan,” imbuh Kadis Kesehatan.
Dari seluruh indikator yang dievaluasi, pemberian TPT kepada kontak serumah menjadi persoalan yang paling membutuhkan perhatian.
Dari target 72.240 kontak serumah, baru 516 orang yang mendapatkan terapi pencegahan atau sekitar 0,71 persen.
“Ini yang perlu perhatian kita semua terkait dengan terapi pencegahan tuberkulosis,” harap Nursaidah.
Menurutnya, TPT penting untuk mencegah orang yang telah terpapar berkembang menjadi kasus TBC aktif.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Makassar akan memperkuat investigasi kontak di seluruh puskesmas.
Strategi tersebut tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan kader kesehatan, komunitas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, klinik, hingga rumah sakit.
“Sinergitas melakukan perombakan strategi penelusuran kontak serumah di seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta, klinik dan rumah sakit,” terangnya.
Selain memperluas penelusuran, edukasi kepada keluarga pasien juga akan diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi masih adanya penolakan terhadap pemberian TPT.
Keluarga, kata Nursaidah, perlu memahami bahwa terapi pencegahan merupakan bagian penting dalam memutus mata rantai penularan TBC dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti.
Dinkes Makassar juga akan memperkuat skrining aktif di sejumlah lokasi dan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi.
Skrining akan diarahkan pada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, tempat kerja, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, serta kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat dengan penyakit penyerta tertentu.
Penguatan skrining juga menyasar kelompok dengan kondisi yang dapat meningkatkan risiko TBC, termasuk penyandang diabetes melitus dan kelompok dengan HIV.
“Langkah ini, kita harapkan dapat memperluas jangkauan penemuan kasus sehingga semakin banyak kasus dapat ditemukan dan ditangani lebih awal,” tuturnya.
Selain penemuan kasus, Dinkes Makassar akan memperkuat retensi pengobatan agar pasien menyelesaikan terapi sesuai ketentuan.
Salah satunya dengan meningkatkan peran Pengawas Menelan Obat (PMO) serta memanfaatkan teknologi komunikasi, termasuk pengawasan berbasis aplikasi WhatsApp.
Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien sekaligus mendorong capaian keberhasilan pengobatan dari 82,40 persen menuju target nasional minimal 90 persen.
“Peningkatan retensi pengobatan dilakukan dengan meningkatkan peran pengawas menelan obat atau PMO dan memanfaatkan teknologi seperti pengawasan berbasis aplikasi WhatsApp,” pungkasnya.
About the Author
