MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Tiga partai politik non-parlemen di Kota Makassar menyatakan komitmennya mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar, termasuk penataan pedagang kaki lima (PKL) dan penataan kawasan perkotaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan setiap kebijakan pemerintah.
Komitmen itu disampaikan saat Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan audiensi tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus dukungan terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Kota Makassar.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” ujarnya.
Menurut Izhar, ketiga partai sepakat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat komunikasi kepada masyarakat agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu program yang akan didukung adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) dan kawasan kota yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kota yang lebih tertata, bersih, dan nyaman.
“Kadang ada masyarakat yang belum tahu secara detail suatu kebijakan pemerintah. Karena itu kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program-program pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.
Izhar menilai hasil penataan kota mulai terlihat dengan semakin tertatanya kawasan yang sebelumnya semrawut. Selain itu, akses jalan menjadi lebih lancar, trotoar kembali berfungsi bagi pejalan kaki, serta wajah Kota Makassar semakin rapi.
“Penataan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dukungan yang diberikan tiga partai non-parlemen. Menurutnya, keberhasilan pembangunan dan penataan kota membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik.
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Munafri.
Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan seluruh program pembangunan. Karena itu, keterlibatan partai politik dengan jaringan hingga tingkat bawah dinilai menjadi kekuatan penting untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus berjalan. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Itu sangat tidak mungkin,” ujarnya.
Munafri juga menilai pendekatan dialog langsung melalui kader-kader partai akan lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penyampaian informasi secara formal.
“Kalau saya sendiri yang terus berbicara tentu tidak masalah. Tetapi akan jauh lebih efektif kalau orang-orang kita yang mendekati masyarakat, makan bersama mereka, berdialog langsung, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima,” tuturnya.
Menurut Munafri, seluruh program penataan kota dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, mulai dari mengembalikan fungsi ruang publik, memperlancar akses pejalan kaki, hingga menciptakan kawasan yang lebih tertata dan nyaman.
“Tujuan kita sudah jelas, yaitu demi kepentingan orang banyak. Kita ingin membangun kawasan yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kawasan tersebut,” katanya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar juga tengah menyiapkan sejumlah lokasi relokasi bagi pelaku usaha yang terdampak penataan. Salah satu kawasan bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak agar aktivitas ekonomi di lokasi baru dapat langsung berkembang.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan partai-partai non-parlemen dapat terus diperkuat, khususnya dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan mendukung percepatan pembangunan kota.
“Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah dan punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar,” tutupnya.
About the Author
