MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar resmi melantik dan mengukuhkan sebanyak 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pendidikan sekaligus penguatan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar.
Pengukuhan dan pergeseran kepala sekolah secara menyeluruh ini tercatat sebagai yang pertama dalam kurun waktu sekitar satu dekade.
Dari total 369 kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 314 merupakan kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP. Seluruh pejabat yang dikukuhkan telah melalui proses seleksi yang meliputi uji kompetensi, wawancara mendalam, hingga penelusuran rekam jejak.
Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan keteladanan.
“Tugas berat dan tanggung jawab besar sudah menanti di depan mata. Ini sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan,” tegasnya.
Munafri meminta para kepala sekolah yang baru dilantik untuk segera melakukan pembenahan dan sinkronisasi data kepegawaian di masing-masing satuan pendidikan. Menurutnya, validitas data menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel.
“Tugas ini menjadi prioritas pertama yang harus dikerjakan sesaat setelah para kepala sekolah kembali ke sekolah masing-masing,” ujarnya.
Pelantikan kepala sekolah bertepatan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Karena itu, Munafri mengingatkan seluruh kepala sekolah agar mengawal proses penerimaan peserta didik baru secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik-praktik yang mencederai dunia pendidikan.
“Saya tidak ingin lagi mendengar ada praktik-praktik curang. Sekolah adalah laboratorium moral, bukan pasar memperjualbelikan kebutuhan sekolah,” katanya.
Menurut Munafri, proses penerimaan murid merupakan pintu masuk pendidikan yang harus dijaga dari berbagai bentuk penyimpangan. Ia juga meminta seluruh verifikator sekolah menjalankan proses verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional sesuai aturan yang berlaku.
Selain fokus pada SPMB, Wali Kota Makassar juga menginstruksikan seluruh sekolah untuk mempercepat implementasi program prioritas pendidikan daerah. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, serta bebas dari kekerasan dan perundungan.
“Kita harus memastikan tidak ada anak Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik,” ujarnya.
Dalam arahannya, Munafri turut menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas yang wajib dijalankan sekolah. Ia mendorong penerapan budaya memilah sampah sejak dini melalui pendidikan di lingkungan sekolah.
Setiap sekolah diminta menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan nonorganik serta mengedukasi siswa mengenai pengelolaan sampah yang benar.
“Sampah harus menjadi sahabat yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi sekolah,” katanya.
Bahkan, peserta didik didorong untuk membawa sampah organik dan nonorganik dari rumah sebagai bagian dari pembelajaran mengenai pemilahan sampah.
Tidak hanya itu, Munafri juga menginstruksikan seluruh sekolah melakukan penanaman pohon guna mendukung pendidikan lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan nyaman.
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti pelaksanaan kegiatan perpisahan sekolah yang dinilai kerap membebani orang tua siswa. Ia meminta seluruh sekolah menyelenggarakan kegiatan perpisahan secara sederhana tanpa pungutan yang memberatkan wali murid.
“Kalau ada orang tua yang mau menanggung sendiri silakan. Tapi kalau harus patungan dan memberatkan orang tua murid, jangan dilakukan,” tegasnya.
Menurutnya, sekolah tidak boleh menjadi tempat munculnya praktik-praktik yang membebani masyarakat.
Munafri juga memberikan perhatian khusus kepada kepala sekolah dan guru yang bertugas di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan menyiapkan tambahan insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau terluar.
Selain itu, Pemkot Makassar juga berencana menyediakan fasilitas transportasi laut guna menunjang mobilitas guru dan kepala sekolah menuju lokasi tugas.
“Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan bahwa kepala sekolah berbulan-bulan tidak datang ke pulau atau guru pulang lebih cepat daripada muridnya. Transportasi akan kami siapkan agar akses menuju sekolah dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Usai pelantikan, Munafri menegaskan bahwa pengukuhan kepala sekolah kali ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Kota Makassar. Ia menilai pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan harus dikelola secara profesional.
“Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Karena itu dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik,” katanya.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, Pemkot Makassar akan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap sektor pendidikan. Munafri bahkan berencana mengumpulkan kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD hingga SMP setiap bulan guna membahas berbagai persoalan pendidikan dan mencari solusi bersama.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini turut mengawal proses penataan birokrasi, termasuk tahapan validasi data kepala sekolah yang berlangsung cukup panjang hingga terlaksananya pelantikan massal tersebut.
“Harapan kami sinergi yang harmonis dengan media dapat terus terjalin, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD, serta unsur Forkopimda Kota Makassar.
About the Author
