MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam) dengan menyiapkan kelurahan yang dinilai representatif sebagai lokasi percontohan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM di Ruang Rapat Sekda Balai Kota Makassar, Selasa (2/6).
Kunjungan tersebut dipimpin Direktur Pelayanan HAM Kementerian HAM, Osbin Samosir, dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program Kampung Redam yang bertujuan memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Andi Zulkifly meminta Kementerian HAM bersama Pemerintah Kota Makassar segera melakukan asistensi dan pemetaan wilayah guna menentukan lokasi yang paling layak menjadi Kampung Redam.
Menurutnya, dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, perlu dipilih kawasan yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi, komunitas masyarakat yang aktif, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.
“Kami memiliki 153 kelurahan. Silakan dilakukan asistensi untuk menentukan kelurahan mana yang paling cocok dijadikan Kampung Redam. Sebaiknya dipilih wilayah yang masyarakatnya cukup banyak dan memiliki komunitas yang beragam,” ujar Andi Zulkifly.
Ia menilai kawasan pusat kota kurang tepat dijadikan prioritas karena lebih didominasi aktivitas bisnis. Sebaliknya, wilayah dengan karakter masyarakat yang heterogen dan interaksi sosial yang kuat dinilai lebih relevan sebagai lokasi percontohan.
Andi Zulkifly juga mengusulkan agar program tersebut diterapkan di lebih dari satu wilayah. Menurutnya, lokasi yang memiliki riwayat konflik sosial maupun kawasan yang relatif kondusif dapat dipilih untuk mengukur efektivitas program pada karakter lingkungan yang berbeda.
“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah memiliki konflik sosial dan satu wilayah yang relatif kondusif. Yang terpenting, masyarakatnya beragam dan memiliki komunitas yang aktif,” katanya.
Selain aspek sosial, kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian. Ia menekankan pentingnya keberadaan ruang dialog yang dapat digunakan untuk kegiatan mediasi, edukasi, hingga penguatan harmoni sosial di masyarakat.
Sejumlah wilayah seperti Kelurahan Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate disebut memiliki potensi karena didukung karakter masyarakat yang heterogen serta fasilitas yang cukup memadai.
“Kalau bisa dipilih kelurahan yang sudah memiliki ruang dialog dan infrastruktur yang memadai. Ini penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk apabila nantinya ada kunjungan dari kementerian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Zulkifly mengatakan koordinasi teknis antara Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM akan terus dilakukan untuk menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun mekanisme pelaksanaan program.
Pemkot Makassar, kata dia, berkomitmen mendukung penuh Program Kampung Redam dan membuka peluang penambahan jumlah lokasi percontohan yang sebelumnya direncanakan hanya tiga titik.
“Kami siap menindaklanjuti program ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama Kanwil. Kalau memungkinkan, jumlahnya tidak hanya tiga lokasi, tetapi bisa ditambah sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah,” tuturnya.
Sebagai informasi, Program Kampung Redam merupakan inisiatif yang dirancang untuk memperkuat budaya dialog, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Program ini dinilai sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
About the Author
