MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki pengembangan sistem transportasi umum massal guna mengatasi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan mobilitas warga di Kota Daeng.
Langkah tersebut ditandai dengan dibukanya peluang kerja sama melalui skema Buy The Service (BTS) bersama PT Sinar Jaya Megah Langgeng.
Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi jajaran PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang dipimpin Direktur Utama Teddy Rusly di Balai Kota Makassar, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan pentingnya menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan di Makassar.
Menurutnya, Makassar membutuhkan moda transportasi yang mampu menghubungkan pusat aktivitas masyarakat, terutama kawasan pendidikan dan jalur komersial.
Ia pun mencontohkan konsep koridor transportasi yang menghubungkan Terminal Daya hingga kawasan Malengkeri dengan lintasan sejumlah kampus besar seperti Universitas Cokroaminoto, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, hingga Universitas Muhammadiyah Makassar.
“Nah, coba bayangkan kalau kita dari Daya, keluar sudah banyak kampus-kampus. Itu jalur mahasiswa yang menurut saya sangat hidup dan memungkinkan untuk kita kerja,” ujar Munafri.
Selain melayani jalur utama, skema transportasi massal tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan moda transportasi yang sudah lebih dulu beroperasi di Makassar, seperti angkutan umum atau pete-pete.
Munafri menilai pola transportasi di Makassar saat ini belum berjalan ideal. Menurutnya, angkutan umum yang seharusnya berfungsi sebagai feeder justru menjadi moda utama, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
“Karena sarana transportasinya tidak nyaman, masyarakat akhirnya convert ke kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi inilah yang membuat macet,” katanya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan Pemkot Makassar tidak ingin membangun sistem transportasi secara terburu-buru tanpa kajian yang matang. Karena itu, ia mendorong kolaborasi dengan operator yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan transportasi massal.
Ia juga membuka peluang kerja sama investasi dengan skema berbagi hasil, termasuk kemungkinan pemberian subsidi melalui APBD agar tarif layanan tetap terjangkau masyarakat.
“Bikinkan saya sistem di mana saya bisa masuk juga subsidi APBD saya. Kita hitung betul berapa besar subsidi yang bisa diberikan supaya layanan transportasi di Makassar ini berubah,” jelasnya.
Meski demikian, Munafri menegaskan seluruh tahapan program harus diawali dengan kajian mendalam serta regulasi yang jelas agar pelaksanaannya berjalan aman dan akuntabel.
“Kita siapkan dulu dasar kajian dan regulasinya supaya semuanya jelas,” tambahnya.
