SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, capaian tersebut menjadi bukti nyata peningkatan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Munafri Arifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX yang berlangsung di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya, Munafri—yang akrab disapa Appi—mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.
Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja ke depan.
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kota Makassar memperoleh skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.
Capaian tersebut semakin istimewa karena Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari luar Pulau Jawa, yang mampu menembus dominasi daerah-daerah besar dalam penghargaan bergengsi tersebut.
Hal ini menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di tingkat nasional. Fokus pembangunan yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola dinilai berada pada jalur yang tepat.
Munafri menambahkan, penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus menjaga konsistensi kinerja serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kota bersama DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan masyarakat.
“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja pemerintah kota, tetapi juga hasil kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Diketahui, penilaian EPPD tahun 2025 menjadi tolok ukur penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Evaluasi tersebut disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Melalui evaluasi ini, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mendorong akuntabilitas, efektivitas, serta kinerja berbasis hasil di tingkat daerah. Hasilnya menjadi dasar dalam pembinaan, pengawasan, hingga pemberian penghargaan kepada daerah dengan performa terbaik.
Dalam daftar capaian nasional, tercatat 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota—termasuk Makassar—berhasil meraih status kinerja tertinggi.
Munafri menegaskan, capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita berharap capaian ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.
About the Author
