SMARTMAKASSAR.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri kegiatan silaturahmi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Ballroom Sultan Hasanuddin Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, Senin (9/3/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri jasa keuangan, serta pemerintah daerah dalam suasana kebersamaan Ramadan. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Jufri Rahman mengapresiasi keberadaan FKIJK yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan di daerah.
“Organisasi ini yang akan menentukan arah ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia ke depan. Kalau semua anggota forum merumuskan kebijakan, insya Allah apa yang diinginkan pemerintah bisa terwujud,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang koordinasi yang efektif bagi pelaku industri keuangan untuk bertukar informasi sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang muncul di sektor jasa keuangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan FKIJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta peran dari OJK,” tambahnya.
Jufri juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keberadaan forum komunikasi tersebut. Ia menilai FKIJK bukan hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga sarana penting untuk memperkuat koordinasi antar pelaku industri keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.
“FKIJK itu komunitas, dan saya kira keberadaannya sangat positif. Selain OJK mengawasi bisnis perbankan dan keuangan, komunitas ini juga menjadi ajang silaturahmi, saling berbagi informasi, dan sebagainya,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan forum ini juga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan melalui komunikasi yang terbuka dan kolektif.
“Persoalan-persoalan sulit yang mungkin jika tidak dibicarakan secara kolegial bisa menjadi lebih rumit, melalui keberadaan FKIJK ini dapat menjadi sarana penyelesaian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Berdasarkan data per Januari 2026, total aset perbankan di Sulsel mencapai Rp212,19 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp145,27 triliun, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp173,03 triliun.
Pertumbuhan kredit tercatat 5,56 persen secara tahunan (year on year) dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 3,76 persen yang menunjukkan risiko kredit masih terkendali. Adapun rasio loan to deposit ratio (LDR) berada di angka 119,11 persen, menandakan fungsi intermediasi perbankan masih cukup kuat dalam mendorong aktivitas ekonomi.
Penyaluran kredit produktif terbesar tercatat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp38,21 triliun, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan Rp15,80 triliun, industri pengolahan Rp8,32 triliun, serta sektor konstruksi Rp4,97 triliun.
Distribusi kredit masih didominasi oleh Makassar dengan porsi 52,16 persen. Disusul Palopo sebesar 7,05 persen, Parepare 4,15 persen, serta Bulukumba Regency sebesar 4,08 persen.
Selain sektor perbankan, pertumbuhan juga terlihat pada lembaga keuangan non-bank. Layanan fintech lending tercatat tumbuh 34,56 persen, sektor pergadaian meningkat 36,53 persen, dan penjaminan naik 36,64 persen, meskipun sektor asuransi mengalami penurunan premi dan klaim.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir tahun tercatat sebanyak 525.596 investor dengan pertumbuhan 31,23 persen secara tahunan. Nilai transaksi saham bahkan mencapai Rp41,87 triliun atau melonjak 85,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berbagai program penguatan ekonomi daerah juga terus dijalankan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan. Di antaranya program Hapus Rentenir dengan plafon kredit mencapai Rp31,38 triliun, pembentukan 1.611 klaster UMKM, serta perluasan penggunaan QRIS dengan 1.319.115 merchant.
Selain itu, program One Student One Account telah menjangkau 2.032.302 rekening pelajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini.
Program literasi keuangan GENCARKAN yang diinisiasi OJK juga telah melaksanakan 51 kegiatan dengan total 631.813 peserta yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, nelayan, hingga petani.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, para pimpinan dan perwakilan industri jasa keuangan, Direktur Utama Bank Sulselbar, serta sejumlah insan media.
About the Author
