SMARTMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memaparkan pokok pikiran dan pandangan strategis terkait arah pembangunan Kota Makassar ke depan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini berlangsung di Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, serta Ketua DPRD Makassar Supratman.
Selain itu hadir pula Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momen strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini berfungsi sebagai ruang penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap prioritas pembangunan Kota Makassar tahun 2027.
Menurutnya, Musrenbang juga menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga dokumen tahunan.
“Musrenbang hari ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dalam rangka mewujudkan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Munafri menyebut visi pembangunan nasional melalui RPJPN menegaskan cita-cita Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, sementara RPJMN mengusung komitmen Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam forum tersebut, Munafri memaparkan empat pilar utama kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2027 dengan tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Menuju Makassar Unggul dan Berkelanjutan.”
Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan.
Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan transportasi publik yang terintegrasi dan berketahanan terhadap bencana.
Kedua, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
Program ini mencakup peningkatan kualitas dan luasan ruang terbuka hijau, modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi (PSEL), peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi perubahan iklim.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Fokusnya antara lain penurunan prevalensi stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi, serta pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan ekonomi digital.
Keempat, transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Upaya ini meliputi integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta konsolidasi data kota melalui sistem Satu Data Makassar.
Munafri menegaskan bahwa keempat pilar tersebut diarahkan untuk mewujudkan Makassar yang unggul dan berkelanjutan. Unggul berarti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan daya saing daerah, penguatan investasi, serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata.
Sementara berkelanjutan dimaknai sebagai terjaganya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan beberapa hal kepada seluruh perangkat daerah, yakni menjaga konsistensi RKPD dengan target RPJMD, menyusun program berbasis kinerja, memprioritaskan efisiensi belanja daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta memperkuat integrasi lintas sektor.
Ia juga mengingatkan agar Musrenbang menghasilkan prioritas pembangunan yang realistis dan terukur sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” katanya.
Munafri turut mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta berorientasi solusi agar RKPD 2027 benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Musrenbang menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Ketua DPRD Makassar Supratman menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Ia menyebut RPJMD Kota Makassar 2025–2029 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Supratman, pokok-pokok pikiran DPRD juga berfokus pada isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.
“Musrenbang merupakan forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah. Karena itu diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat,” ujarnya.
Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan Kota Makassar dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
About the Author
