MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menargetkan inflasi kelompok pangan bergejolak di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tetap berada pada kisaran 3,0–5,0 persen. Upaya ini ditempuh di tengah risiko perubahan iklim, dinamika ekonomi global, serta distribusi pangan di wilayah kepulauan yang lebih menantang.
Inflasi pangan yang terkendali dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Untuk itu, pengendalian inflasi di Sulampua membutuhkan sinergi yang lebih kuat antarpemangku kepentingan.
Strategi tersebut dibahas dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) wilayah Sulampua 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan keempat dalam rangkaian GPIPS nasional setelah Sumatera, Jawa, serta Bali–Nusa Tenggara.
Acara dihadiri Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta kepala daerah se-Sulampua.
Harga Pupuk Subsidi Turun
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah memperkuat swasembada pangan melalui perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa tambahan APBN, serta menambah alokasi pupuk bersubsidi. Langkah ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi petani.
Wakil Menko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya memastikan investasi dapat menjangkau petani, nelayan, dan usaha pangan di Sulampua.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengatakan Pemprov Sulsel bersama BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua akan terus memperkuat sinergi. “Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan,” ujarnya.
Tiga Pilar Tallukarsa Pangan
Thomas A.M. Djiwandono menjelaskan, penguatan ketahanan pangan Sulampua diwujudkan melalui Tallukarsa Pangan Sulampua yang terdiri atas tiga pilar:
- Karsa Daya: memperkuat kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana-prasarana produktif serta pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
- Karsa Sambung: memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis dan konektivitas distribusi, termasuk pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar.
- Karsa Tata: memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan lewat business matching kelompok tani dengan KDMP dan SPPG sebagai offtaker, Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG, serta pengembangan Neraca Pangan bersama Bapanas.
Menurut Thomas, pendekatan itu berangkat dari sejumlah praktik yang telah berhasil di beberapa daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Salah satunya pengembangan closed house ayam petelur dan pedaging, hasil kolaborasi pemerintah daerah, kelompok ternak, dan perusahaan mitra, yang memperkuat kepastian produksi dan pemasaran.
“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Thomas.
Lima Komitmen Bersama
GPIPS Sulampua 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua yang dipimpin Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan. Rapat menghasilkan lima komitmen bersama bertajuk Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua:
- Penguatan produksi pangan adaptif iklim serta modernisasi pertanian dan perikanan.
- Pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan.
- Perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan.
- Penguatan kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah 3T berbasis early warning system (EWS) dan neraca pangan.
- Penguatan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah serta mitra strategis akan menindaklanjuti komitmen tersebut. Sinergi dari hulu hingga hilir diharapkan menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi disparitas harga, dan memperkuat ketahanan pangan Sulampua.
About the Author
