MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Penataan distribusi BBM bersubsidi di Kota Makassar memasuki tahap baru. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema pembagian SPBU menjadi empat klaster untuk mengurai antrean Solar sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas.
Skema tersebut dibahas saat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Pertamina memaparkan rencana pembagian SPBU di Makassar berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Setiap klaster nantinya memiliki pola pelayanan Solar yang disesuaikan dengan kondisi kawasan.
“Jadi, kami bagi menjadi empat klaster, Pak,” kata Deny.
Klaster pertama adalah Klaster Pelabuhan, yang mencakup empat SPBU, yakni SPBU Soekarno Hatta, SPBU Bandang, SPBU Paotere, dan SPBU Tentara Pelajar yang berada di ujung akses tol.
Deny menjelaskan, kawasan tersebut memiliki karakteristik berbeda karena sebagian besar konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang aktivitasnya berkaitan dengan pergerakan barang serta kedatangan kapal.
Karena itu, Pertamina akan memprioritaskan pelayanan Solar di klaster tersebut. Salah satu langkah yang disiapkan adalah rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan.
“Di Klaster Pelabuhan ini karena memang mayoritas konsumennya adalah truk dan juga armada logistik, sehingga ini akan kami prioritaskan produk Solar, termasuk nanti rekonfigurasi nozzle,” jelasnya.
Berbeda dengan klaster lainnya, pengisian Solar di kawasan Pelabuhan tidak akan dibatasi berdasarkan jam tertentu. Kebijakan tersebut mempertimbangkan aktivitas armada logistik yang mengikuti jadwal bongkar muat dan kedatangan kapal.
“Untuk Klaster Pelabuhan ini tidak ada jam pembatasan waktu pembeliannya. Prioritasnya untuk angkutan logistik,” ungkap Deny.
Klaster kedua adalah Klaster Perintis, yang mencakup kawasan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin di Sudiang hingga sekitar Universitas Hasanuddin (Unhas).
Empat SPBU diproyeksikan menjadi pusat pelayanan Solar di klaster ini, yakni SPBU Pintu 1 Unhas, SPBU Tamalanrea/Depan BTP, SPBU Perintis KM 16, serta SPBU KM 18/Pai yang berada di jalur menuju Bandara Sultan Hasanuddin.
Namun, Pertamina tetap akan menerapkan pembatasan waktu pengisian Solar di klaster tersebut.
Deny mengatakan, kebijakan itu mempertimbangkan kondisi antrean yang dalam dua bulan terakhir cukup mengganggu arus lalu lintas di kawasan Perintis.
“Di Klaster Perintis ini tetap kami berlakukan pembatasan waktu, karena kami amati dua bulan terakhir konsentrasi antrean di wilayah Perintis memang cukup mengganggu lalu lintas,” katanya.
Selain kondisi jalan yang relatif terbatas, kawasan tersebut juga menjadi jalur kendaraan logistik dan bus. Antrean kendaraan besar dinilai berpotensi mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas.
Klaster ketiga adalah Klaster Penyokong Solar di kawasan Pettarani. Wilayah ini dipilih karena menjadi salah satu jalur penghubung dari arah Gowa menuju kawasan Perintis dan Maros.
Klaster Pettarani mencakup empat SPBU, yakni kawasan Alauddin, Pengayoman, Pettarani, dan Veteran Utara.
Pertamina juga akan menerapkan pengaturan waktu pengisian di klaster tersebut. Polanya akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas serta karakteristik pengguna Solar di setiap lokasi.
Deny menyebut, pengaturan tersebut dapat dikombinasikan dengan kebijakan ganjil-genap sesuai arahan pemerintah daerah.
“Untuk wilayah Pettarani, sesuai dengan hasil pertemuan ini, bisa diberlakukan ganjil-genap di wilayah klaster dalam kota,” tuturnya.
Sementara itu, Pertamina masih memfinalisasi klaster keempat sebagai bagian dari skema penataan pelayanan Solar di Makassar.
Deny mengatakan, secara umum kondisi antrean BBM di Makassar saat ini sudah cenderung normal. Pertamina tetap melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengaturan jam maupun ganjil-genap untuk mempertahankan kondisi tersebut.
“Antrean di Kota Makassar sekarang sudah cenderung normal. Kami juga memperketat terutama dengan kebijakan ganjil-genap yang sudah diberlakukan,” katanya.
Menurutnya, konsumsi Pertalite maupun Solar juga berada dalam kondisi normal. Namun, Solar masih menjadi perhatian karena membutuhkan pengaturan lebih spesifik agar pelayanan di SPBU tidak berdampak pada pengguna jalan lainnya.
“Produk gasoil atau Solar ini menjadi concern kita bersama. Karena memang ini perlu diatur,” lanjut Deny.
Ia menyebut, penerapan klaster dan pengaturan jam pengisian yang sebelumnya dilakukan telah menunjukkan hasil positif di lapangan. Karena itu, skema tersebut akan terus dievaluasi bersama Pemkot Makassar.
“Harapannya kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan landai ini bisa seterusnya berlaku,” harapnya.
“Jadi, bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk Solar, tetapi juga pengguna jalan lain bisa menikmati dan merasakan kenyamanan,” tambahnya.
Dalam penataan pelayanan BBM di Makassar, Pertamina juga melakukan penyesuaian jam operasional sejumlah SPBU.
Dari total 45 SPBU di Kota Makassar, Pertamina sempat mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam ketika terjadi peningkatan antrean BBM.
Dalam kondisi normal, sebelumnya hanya sekitar 11 SPBU yang beroperasi selama 24 jam.
“Saat terjadi krisis itu kami operasionalkan 25 SPBU selama 24 jam. Tetapi dalam kondisi normal sebenarnya hanya 11 SPBU, artinya sudah naik dua kali lipat,” ungkap Deny.
Seiring kondisi antrean mulai normal, pola operasional secara bertahap dikembalikan. Meski demikian, Pertamina masih memberikan tambahan waktu pelayanan di sejumlah SPBU.
Sebanyak delapan SPBU mendapatkan perpanjangan jam operasional dengan rata-rata waktu pelayanan hingga 18 jam.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian pelayanan dengan kebutuhan BBM di lapangan.
Selain membagi SPBU dalam beberapa klaster, Pertamina memastikan pengawasan terhadap penyaluran Solar bersubsidi tetap dilakukan guna mencegah penyalahgunaan.
“Kami jajaran Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui satuan tugas yang dibentuk untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi,” tegas Deny.
Ia berharap koordinasi tersebut terus diperkuat bersama Pemkot Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan, termasuk melalui pengawasan di tingkat kecamatan.
Terkait target kondisi antrean hingga akhir tahun, Deny mengatakan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan di lapangan.
“Kami juga melaporkan dan berkoordinasi terus dengan Bapak Wali Kota dan juga Pemprov,” tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Makassar, serta jajaran terkait lainnya.
About the Author
