MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat upaya penanganan sampah dengan membangun sistem pengelolaan yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemanfaatan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat membuka kegiatan Diseminasi Kebijakan Pembangunan Perkotaan Tahun 2026 di Hotel Melia Makassar, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan Persampahan yang Terintegrasi melalui Sinergi Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Aset Daerah melalui Pemanfaatan Dana Kelurahan” itu diikuti para lurah, camat, dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Andi Zulkifly mengatakan, kegiatan diseminasi tersebut memiliki peran strategis karena memperkenalkan kebijakan baru pemerintah kota terkait pengelolaan sampah yang akan didukung melalui skema dana kelurahan.
“Kegiatan ini sangat penting dan strategis. Karena kita membicarakan pengelolaan persampahan yang akan didukung oleh Pemerintah Kota Makassar melalui dana kelurahan. Ini sesuatu yang baru sehingga perlu diseminasi agar dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Mantan Camat Ujung Pandang itu juga meminta seluruh lurah dan aparatur pemerintah untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi maupun diseminasi kebijakan daerah. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang pembelajaran sekaligus sarana meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami arah pembangunan kota.
“Kalau ada kegiatan seperti ini, tolong menjadi prioritas untuk dihadiri. Banyak kebijakan baru yang harus diketahui. Selain sebagai tanggung jawab jabatan, ini juga menjadi kesempatan meningkatkan kompetensi dan wawasan,” katanya.
Dalam pemaparannya, Andi Zulkifly menjelaskan bahwa persoalan sampah menjadi tantangan utama yang dihadapi hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Makassar. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga terus mengalami peningkatan.
“Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi sebuah kota, maka volume sampah juga pasti meningkat. Itu sebuah keniscayaan. Karena masyarakat semakin sejahtera dan konsumsi meningkat, maka sampah yang dihasilkan juga bertambah,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah melakukan berbagai pembenahan sistem pengelolaan sampah, termasuk perbaikan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk mengakhiri praktik open dumping yang tidak lagi diperbolehkan dalam regulasi nasional.
Menurutnya, pendekatan pengelolaan sampah saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA, tetapi harus dimulai dari upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan dan pengolahan yang tepat.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Caranya melalui pemilahan sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai manfaat,” ungkapnya.
Mantan Kepala Bappeda Makassar tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan dua strategi utama dalam penanganan sampah. Pertama, melakukan pembenahan TPA melalui penerapan sistem sanitary landfill. Kedua, memperkuat program reduksi sampah berbasis masyarakat melalui pemilahan dan pengolahan di tingkat lingkungan.
Namun demikian, Andi Zulkifly menilai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada perubahan perilaku masyarakat.
“Yang paling sulit adalah mengubah karakter dan budaya masyarakat. Kita harus mengubah kebiasaan membuang sampah menjadi budaya memilah sampah. Ini membutuhkan kerja bersama dan peran aktif seluruh lurah,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Pemerintah Kota Makassar akan mengalokasikan sebagian dana kelurahan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah, TPS 3R, komposter, hingga berbagai sarana pengolahan lainnya sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Andi Zulkifly meminta para lurah menyusun perencanaan secara matang sebelum mengajukan program agar fasilitas yang dibangun benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.
“Silakan identifikasi kebutuhan di wilayah masing-masing. Tentukan fasilitas apa yang paling tepat untuk mengurangi sampah. Yang terpenting, fasilitas itu bisa digunakan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong para lurah untuk menginventarisasi aset maupun lahan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan TPS 3R maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Lebih jauh, Andi Zulkifly menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi kinerja lurah oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Penilaian utama Pak Wali Kota terhadap kinerja lurah salah satunya terkait pengelolaan sampah. Bukan hanya soal wilayah bersih atau kotor, tetapi bagaimana ekosistem pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik dan mampu mengurangi sampah yang masuk ke TPA,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat, Pemkot Makassar berharap sistem pengelolaan persampahan yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan dapat terwujud, sekaligus mendukung pembangunan kota yang bersih dan ramah lingkungan.
About the Author
