MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung memantau proses verifikasi pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan, objektif, dan bebas dari praktik titipan maupun kecurangan.
Pemantauan dilakukan di sejumlah sekolah pada Rabu (17/6/2026), di antaranya UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar dan UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar. Dalam kunjungan tersebut, Munafri meninjau ruang verifikasi serta berdialog dengan tim verifikator yang bertugas memeriksa dokumen dan data calon peserta didik.
“Saya turun langsung memantau untuk memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli agar seluruh aturan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Munafri.
Menurutnya, peran sekolah dan tim verifikator menjadi faktor penting dalam menjaga integritas proses penerimaan siswa baru. Karena itu, seluruh data yang masuk harus diperiksa secara profesional dan sesuai regulasi yang berlaku.
Dari hasil pemantauan, Munafri menilai proses verifikasi pendaftaran berjalan efektif dengan dukungan sistem digital yang memungkinkan pemeriksaan data dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa adanya perlakuan khusus ataupun intervensi pihak tertentu.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” tegasnya.
Saat ini, kata Munafri, tahapan penerimaan masih berfokus pada jalur non-domisili yang meliputi jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Tantangan yang lebih besar diperkirakan akan muncul saat pembukaan jalur domisili karena jumlah pendaftar diprediksi jauh lebih tinggi.
Untuk memperkuat transparansi, Pemkot Makassar juga mengoptimalkan penggunaan sistem digital yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan proses pendaftaran secara real-time.
“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat meloloskan calon siswa melalui jalur tertentu dengan imbalan tertentu.
“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” ujarnya.
Munafri menekankan bahwa prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB adalah keadilan. Menurutnya, tidak boleh ada peserta didik yang kehilangan haknya hanya karena adanya praktik titipan atau kedekatan dengan pihak tertentu.
“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Selain pengawasan langsung, Pemkot Makassar juga membuka ruang pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB.
Munafri memastikan setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta sekolah menyesuaikan jumlah verifikator dengan volume pendaftar agar proses pemeriksaan berkas dapat berjalan optimal.
“Kalau jumlah pendaftar besar, tentu verifikator harus ditambah. Kita berkejar dengan waktu tetapi kualitas verifikasi juga harus tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, mengungkapkan progres verifikasi pendaftaran mengalami peningkatan signifikan dibanding hari-hari sebelumnya.
Menurutnya, pada hari kedua pelaksanaan verifikasi, rata-rata penyelesaian berkas di sejumlah sekolah masih berada di bawah 50 persen. Namun hingga Rabu (17/6/2026), capaian verifikasi telah meningkat menjadi sekitar 70 persen.
“Pada hari kedua rata-rata verifikasi masih di bawah 50 persen. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujar Gita.
Ia menjelaskan, sekolah-sekolah yang masih mengalami keterlambatan verifikasi umumnya merupakan sekolah favorit yang menerima jumlah pendaftar cukup besar, khususnya dari jalur prestasi.
Menghadapi pembukaan jalur domisili, Pemerintah Kota Makassar juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk penguatan kapasitas server dan penambahan petugas verifikasi di sekolah-sekolah yang diperkirakan menerima lonjakan pendaftar.
“Untuk persiapan teknis, kami sudah menyiapkan kapasitas server yang memadai agar mampu mengantisipasi penumpukan pendaftar pada jalur domisili nanti,” jelas Gita.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran Jalur Non Domisili untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung pada 15–17 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026. Adapun pendaftaran Jalur Domisili dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2026.
About the Author
