MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan persiapan menghadapi penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenuhi seluruh indikator penilaian.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat memberikan arahan pada rapat persiapan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi yang berlangsung di Gedung Makassar Government Center (MGC), Senin (15/6/2026).
Menurut Zulkifly, pelaksanaan lomba tahun ini memiliki karakteristik berbeda karena mengusung tema “Transformasi Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas”. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memahami indikator penilaian dan menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Tahun ini yang berbeda adalah lomba kelurahan dilaksanakan secara tematik. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memahami indikator penilaian dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kolaborasi menjadi kunci agar seluruh aspek yang dinilai dapat dipenuhi secara optimal,” ujar Zulkifly.
Ia menjelaskan, terdapat tiga parameter utama yang menjadi fokus penilaian dalam lomba tersebut. Aspek pertama adalah pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.
Untuk mendukung indikator tersebut, Dinas Koperasi dan UKM diminta menjadi leading sector dengan memastikan seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Sari mendapatkan pembinaan yang maksimal. Selain itu, penguatan kelembagaan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, juga menjadi perhatian utama.
“Pengembangan ekonomi, UMKM, dan koperasi menjadi indikator utama. Seluruh UMKM harus dibina dengan baik sesuai regulasi, termasuk memastikan koperasi aktif karena itu menjadi salah satu ukuran penting dalam penilaian,” katanya.
Aspek kedua berkaitan dengan ketangguhan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana maupun perubahan iklim. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait diminta memperkuat pengelolaan sampah, pengembangan bank sampah, edukasi mitigasi bencana, hingga program ketahanan pangan masyarakat.
Sementara itu, parameter ketiga menitikberatkan pada ketahanan daerah dalam pengendalian inflasi. Zulkifly meminta Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, dan perangkat daerah lainnya memperkuat berbagai program yang mendukung stabilitas harga serta pemberdayaan ekonomi warga.
Selain tiga indikator utama tersebut, ia juga menekankan pentingnya pemenuhan indikator pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, perumahan, sanitasi, hingga kelengkapan administrasi.
“Secara administrasi kita harus lolos terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata. Karena itu seluruh SKPD harus saling bersinergi memenuhi seluruh indikator yang menjadi persyaratan,” tegasnya.
Zulkifly juga meminta Bagian Pemerintahan untuk mengoordinasikan seluruh perangkat daerah yang terlibat, sementara Bagian Hukum memastikan seluruh dokumen administrasi dan surat keputusan yang dibutuhkan telah tersedia secara lengkap.
Menjelang tahapan penilaian, ia menugaskan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Makassar, Zainal Ibrahim, untuk memimpin koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan seluruh kebutuhan dan catatan evaluasi segera ditindaklanjuti.
“Kita akan kembali menggelar rapat dengan melibatkan seluruh SKPD yang berkaitan langsung, terutama perangkat daerah yang mendukung indikator utama maupun pelayanan dasar. Saya berharap seluruh kebutuhan dapat segera dipenuhi sehingga Kota Makassar mampu memberikan hasil terbaik pada lomba tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi membuka rapat persiapan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi yang dihadiri sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
About the Author
