MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Direktur Bala Inklusi Sulawesi Selatan, Rahman Gusdur, melontarkan kritik keras terhadap keterlibatan sejumlah perguruan tinggi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kampus mulai keluar dari fungsi utama sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengawasan kebijakan publik.
Dalam pernyataan resminya, Rahman menyampaikan keprihatinan mendalam atas apa yang disebutnya sebagai penyimpangan fungsi perguruan tinggi yang kini ikut terlibat dalam urusan teknis operasional program MBG, termasuk pengelolaan dapur makanan.
“Kampus dan akademisi diciptakan dan didanai rakyat untuk mencetak insan unggul, menghasilkan penelitian berkualitas, serta menjadi pengawal dan penguji kebijakan negara. Namun sekarang justru sibuk mengurus dapur MBG yang sama sekali bukan ranah akademisi maupun perguruan tinggi,” ujar Rahman Gusdur, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi antara institusi pendidikan tinggi dan pelaksana teknis program pemerintah.
Ia bahkan menyoroti adanya salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Makassar yang disebut mendirikan dapur khusus untuk mendukung program MBG.
“Yang paling membuat kami prihatin, ada perguruan tinggi negeri di Makassar yang sampai mendirikan dapur khusus untuk program ini. Kami bertanya, kenapa harus kampus yang mengerjakan ini? Apa yang salah dengan sistem kita?” katanya.
Rahman menilai kampus seharusnya mengambil posisi sebagai pihak independen yang melakukan kajian, penelitian, dan evaluasi terhadap efektivitas program MBG, bukan justru terlibat sebagai pelaksana program.
“Kampus mestinya duduk menganalisis apakah program ini efektif, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan dan ekonomi, serta apakah benar-benar menjadi solusi. Kalau kampus ikut menjadi pelaksana, bagaimana bisa tetap objektif dalam melakukan penilaian?” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran program MBG yang menurutnya mencapai ratusan triliun rupiah, namun hingga kini belum pernah dievaluasi secara terbuka dan independen dengan melibatkan akademisi maupun masyarakat sipil.
“Pemerintah menjalankan program ini seolah sempurna, tetapi tidak pernah mengundang akademisi, peneliti, atau organisasi masyarakat sipil untuk melakukan evaluasi terbuka. Pemerintah berjalan sendiri tanpa pengawasan yang sehat,” ujarnya.
Selain itu, Rahman menilai anggaran besar yang digunakan dalam program MBG seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan guru honorer, penguatan fasilitas riset, dan penambahan beasiswa mahasiswa.
“Kita masih menghadapi banyak persoalan pendidikan. Sekolah rusak, guru honorer belum sejahtera, fasilitas riset minim, tapi pemerintah justru sangat royal pada program yang masih penuh polemik,” katanya.
Melalui pernyataan tersebut, Bala Inklusi Sulsel mendesak pemerintah agar membuka ruang evaluasi publik terhadap program MBG dengan melibatkan akademisi dan masyarakat sipil secara independen.
Rahman juga meminta perguruan tinggi kembali fokus pada fungsi utama sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawal kepentingan rakyat.
“Perguruan tinggi harus kembali ke fungsinya. Berhenti menjadi pengelola dapur dan kembali menjadi pusat ilmu, pusat riset, dan pengawal kebijakan negara demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
About the Author
